Tupoksi

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal II

  1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
    1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
    2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
    3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
    4. pembinaaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah; dan
    5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    1. merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2. menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
    3. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang pendataan dan peningkatan pendapatan;
    4. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang penetapan dan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
    5. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang pembukuan, pelaporan dan pendapatan lain-lain;
    6. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait;
    7. mengoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis;
    8. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
    9. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
    10. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
    11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Pasal III

Unsur-unsur Organisasi Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari:

  1. Sekretariat;
  2. Bidang Pendataan dan Peningkatan Pendapatan;
  3. Bidang Penetapan dan Penagihan;
  4. Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Pendapatan Lain-lain;
  5. Unit Pelaksana Teknis; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Sekretariat

Pasal IV

  1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.
  2. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    1. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
    2. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
    3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
    4. pembinaan organisasi dan tata laksana Badan;
    5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
    6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara;
    7. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
    8. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
    9. koorBadani penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
  3. Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    1. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja dilingkungan Badan;
    2. melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Badan;
    3. menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
    4. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
    5. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan;
    6. melakukan penyusunan laporan keuangan;
    7. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
    8. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
    9. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
    10. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumahtangga dan perlengkapan;
    11. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
    12. melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara;
    13. melaksanakan layanan pengadaan Badan;
    14. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Badan;
    15. melaksanakan koordinasidan penyusunan peraturan perundang-undangan;
    16. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan;
    17. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi;
    18. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan urusan teknologi informasi;
    19. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait;
    20. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
    21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Pasal V

Sekretariat terdiri dari:

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Pasal VI

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, kehumasan dan pengelolaan barang milik negara.
  2. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    1. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha;
    2. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
    3. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit (RKBU dan RTBU);
    4. melaksanakan layanan pengadaan Badan;
    5. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unit organisasi;
      1. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik negara;
      2. melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
      3. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kerasipan;
      4. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi serta pemusnahan arsip;
      5. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Badan, akomodasi tamu, kehumasan dan keprotokolan serta kerjasama;
      6. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/ penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
      7. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;
      8. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun;
      9. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Badan;
      10. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
      11. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
      12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal VII

  1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi publik serta pelaporan kegiatan badan.
  2. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    1. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja Badan;
    2. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis;
    3. menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan Badan;
    4. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran belanja negara;
    5. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung Badan;
    6. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja Badan;
    7. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan kantor;
    8. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
    9. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan;
    10. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan;
    11. melaksanakan pengelolaan data keuangan;
    12. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;
    13. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data;
    14. menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi;
    15. menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
    16. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
    17. melaksanakan penyelenggaraan publikasi;
    18. melaksanakan pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
    19. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas Badan, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan-laporan keBadanan lainnya;
    20. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSN);
    21. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
    22. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian maupun kegiatan masing-masing bidang;
    23. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk disampaikan kepada satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja Badan;
    24. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    25. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
    26. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

 

Bidang Pendataan dan Peningkatan Pendapatan

Pasal VIII

  1. Bidang Pendataan dan Peningkatan Pendapatan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendataan dan peningkatan pendapatan.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pendataan dan Peningkatan Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
    1. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pendataan dan peningkatan pendapatan;
    2. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan;
    3. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan dan peningkatan pendapatan;
    4. koordinasi penyelenggaraan kegiatan;
    5. evaluasi dan pelaporan;
    6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  3. Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pendataan dan Peningkatan Pendapatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    1. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah serta peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
    2. melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah;
    3. menyusun Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
    4. menghitung dan menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah;
    5. melaksanakan dan mendistribusikan serta menyimpan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
    6. merumuskan kebijakan pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;
    7. melaksanakan pembinaan teknis operasional kepada perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
    8. mengoordinasikan perumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
    9. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dengan instansi terkait;
    10. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
    11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal IX

Bidang Mutasi dan Promosi terdiri dari:

  1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
  2. Sub Bidang Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan;

Pasal X

  1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah.
  2. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagiaman tersebut pada ayat (1), Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    1. menyiapkan bahan petunjuk teknis di bidang pendaftaran dan pendataan;
    2. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP PBB yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
    3. melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Daerah;
    4. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB P-2;
    5. melakukan pelayanan pengaduan di bidang Pajak Daerah;
    6. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD;
    7. mengolah data formulir pendaftaran/SPOP PBB P-2, menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB P-2 kepada Wajib Pajak;
    8. mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry data mutasi PBB P-2 berdasarkan SSPD BPHTB;
    9. melakukan entry data hasil pelayanan PBB P-2 dan perubahan peta;
    10. menyiapkan bahan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait;
    11. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
    12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal XI

  1. Sub Bidang Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan dan peningkatan pendapatan.
  2. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagiaman tersebut pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    1. menyiapkan bahan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan peningkatan pendapatan;
    2. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang intensifikasi pendapatan daerah;
    3. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi pembinaan dibidang intensifikasi pendapatan;
    4. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan dibidang intensifikasi;
    5. melainnyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan dibidang perpajakan, retribusi dan lain-lain PAD yang sah;
    6. melakukan kegiatan pelayanan tehnis dan administrasi dibidang intensifiksasi pendapatan daerah;
    7. mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
    8. menyiapkan bahan perumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
    9. melakukan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah;
    10. memproses permohonan mutasi dari objek pajak baru dan PBB P-2;
    11. melakukan evaluasi laporan pendapatan Daerah;
    12. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan dan pembangunan pasar milik Pemerintah Daerah;
    13. melakukan pemantauan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
    14. menyiapkan bahan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait;
    15. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
    16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bidang Penetapan dan Penagihan

Pasal XII

  1. Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang penetapan dan penagihan.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai fungsi sebagai berikut:
    1. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penetapan dan penagihan;
    2. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perhitungan dan penetapan;
    3. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang penagihan dan keberatan;
    4. koordinasi penyelenggaraan kegiatan;
    5. evaluasi dan pelaporan;
    6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  3. Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penetapan dan penagihan;
    2. penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    3. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan penetapan Pajak Daerah;
    4. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
    5. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
    6. pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
    7. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
    8. koordinasi penyelenggaraan kegiatan;
    9. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
    10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal XIII

Bidang Penetapan dan Penagihan terdiri dari:

  1. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan; dan
  2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan;

Pasal XIV

  1. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah.
  2. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    1. menyiapkan bahan petunjuk teknis di bidang perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
    2. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
    3. melaksanakan penghitungan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan(SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN);
    4. melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
    5. melakukan perhitungan tunggakan PBB P-2 dan BPHTB;
    6. melakukan perhitungan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    7. melakukan penilaian nilai jual objek pajak;
    8. mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan;
    9. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
    10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal XV

  1. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya dan keberatan.
  2. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    1. menyiapkan bahan petunjuk teknis di bidang penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya dan keberatan;
    2. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
    3. melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
    4. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
    5. memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
    6. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
    7. memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
    8. memproses kompensasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
    9. mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
    10. melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah;
    11. melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2;
    12. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait;
    13. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
    14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

 

Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Pendapatan Lain-Lain

Pasal XVI

  1. Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembukuan, pelaporan dan pendapatan lain-lain.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai fungsi sebagai berikut:
    1. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pembukuan, pelaporan dan pendapatan lain-lain;
    2. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembukuan dan pelaporan
    3. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan lain-lain dan benda- benda berharga;
    4. koordinasi penyelenggaraan kegiatan;
    5. evaluasi dan pelaporan; dan
    6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  3. Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    1. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pembukuan, pelaporan dan pendapatan lain-lain;
    2. perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
    3. pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta DHKP PBB P-2;
    4. pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB P-2;
    5. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
    6. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
    7. penyediaan benda-benda berharga;
    8. pelaksanaan kegiatan perforasi untuk semua benda-benda berharga;
    9. koordinasi pelaksanaan tugas
    10. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
    11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal XVII

Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Pendapatan Lain-Lain terdiri dari:

  1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
  2. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain dan Benda- Benda Berharga;

Pasal XVIII

  1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.
  2. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    1. perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
    2. pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta DHKP PBB P-2;
    3. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah; menerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB P-2 dan SSPD BPHTB;
    4. melakukan pembukuan penerimaan PBB dan BPHTB;
    5. menyusun laporan PBB (mingguan dan bulanan) dan BPHTB (bulanan);
    6. menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan(SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
    7. melakukan pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah selain PBB P-2 dan BPHTB;
    8. menyiapkan bahan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait;
    9. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
    10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal XIX

  1. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain dan Benda- Benda Berharga mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan lain-lain dan benda- benda berharga.
  2. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pendapatan Lain-lain dan Benda- Benda Berharga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    1. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan dibidang pendapatan lain-lain dan benda- benda berharga;
    2. melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
    3. melakukan koordinasi pemungutan PBB P-2;
    4. melaksanakan rekonsiliasi dengan instansi terkait, wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dibidang benda-benda berharga;
    5. melaksanakan penyediaan benda-benda berharga;
    6. melaksanakan kegiatan perforasi untuk semua benda-benda berharga;
    7. menyiapkan bahan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait;
    8. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
    9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

 

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal XX

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan fungsinya.