Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

BATULICIN – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Menggelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih di khususkan untuk Bendahara Penerima Hibah dan Bantuan Keuangan bagi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Kantor Bupati Lantai 3) tanggal 10 April 2018.

Dalam laporan kegiatan, Kepala badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Rooswandi Salem, M.Sos., M.M, menyampaikan bahwa kegiatan ini didasari oleh Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam sambutan pembukaan Bimtek, Bupati Tanah Bumbu yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Bapak Andi Aminuddin, S.Pd., M.M., Bupati menyambut baik atas terselenggaranya bimtek ini, dalam usaha meningkatkan kualitas aparatur khususnya bagi bendahara penerima hibah dan bantuan keuangan bagi partai politik dan organisasi masyarakat lainnya.

Bupati menegaskan pentingnya pelaksanaan Bimtek ini, tidak saja bagi upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan aparatur akan tetapi demi lancarnya pelaksanaan keseluruhan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembangunan secara efisien dan efektif serta terpadu termasuk bagi para pengelola keuangan daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah juga berkesempatan hadir yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendataan dan Peningkatan Pendapatan Dedy Noor Irawan, S.Kom dan memberikan materi tentang semua Jenis-jenis Pajak Daerah dan lebih mendalam tentang Pajak Restoran untuk tata cara perhitungan dan pemungutannya.

Diharapkan dengan dilaksanakannya bimtek ini bendahara penerima hibah dan bantuan keuangan bagi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya dapat melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggung jawaban dana hibah dan bantuan keuangan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yg berlaku, serta persamaan persepsi terhadap tata kelola keuangan daerah dimana tata kelola pertanggungjawaban semua penerima hibah yang bersumber dari APDB.

sumber : http://mc.tanahbumbukab.go.id